Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelIndonesia sebagai negara hukum, memiliki bermacam-macam peraturan
hukum, salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
KUHP digunakan untuk mengatur berbagai macam tindak pidana. Jenis tindak
pidana yang paling sering terjadi adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan.
Masalah hukum pidana sangat kompleks sehingga sulit bagi orang awam untuk
mengerti dan memilah-milah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus hukum. Hal
ini sering membingungkan bagi orang awam saat terlibat dalam suatu kasus
hukum sehingga perlu ada sebuah program komputer untuk membantu memahami
dan memilah-milah pasal-pasal yang terlibat dalam suatu kasus hukum.
Pembahasan utama dalam Tugas Akhir ini adalah perancangan dan
pembuatan sistem pakar rule-based untuk permasalahan hukum pidana terhadap
harta kekayaan. Pengembangan sistem pakar ini menggunakan metode inferensi
forward chaining, yaitu proses inferensi yang memulai pencarian dari premis atau
data menuju pada konklusi. Materi hukum untuk program sistem pakar ini
diadopsi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan
hukum yang dibahas meliputi: pencurian, pemerasan dan pengancaman,
penggelapan, kecurangan, perusakan dan penadahan.
Tujuan dari software ini adalah membuat sistem pakar yang digunakan
untuk menyeleksi pasal-pasal KUHP yang terlibat dalam sebuah kasus pidana.
Pembuatan sistem pakar ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
menganalisa permasalahan hukum dengan melibatkan praktisi hukum, membuat
desain sistem pakar, mengimplementasikan desain dalam program komputer dan
melakukan uji coba dengan melibatkan praktisi hukum dan orang awam.
Pembuatan sistem pakar ini menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi
6.0 dan basis data Microsoft Access 2000. Hasil pengujian program menunjukkan
bahwa program sudah berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil kuisioner pengujian program oleh user, program ini
dapat dikatakan berguna untuk membantu user memahami permasalahan hukum
pidana terhadap harta kekayaan dengan nilai persentase 80%. Program ini juga
mudah dimengerti dan digunakan oleh orang awam dengan nilai persentase 76%
dan 86%. Materi hukum yang dibahas cukup mampu mewakili kepakaran di
bidang hukum dengan nilai persentase 58%. Nilai ini juga menunjukkan bahwa
program masih membutuhkan pengembangan pada sisi materi hukumnya. Hal ini
juga didukung oleh hasil kuisioner yang menunjukkan bahwa perlu ada
pengembangan program sejenis dengan domain permasalahan hukum yang lebih
luas dengan nilai persentase 88%.