Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development Cancel| Penghasilan merosot, sopir angkot desak Pemkot Bandung stop bus sekolah gratis | Ratusan sopir angkot trayek Dago-Kebon Kalapa dan Stasiun Hall-Dago mendesak Pemkot Bandung untuk menghentikan program Bus Sekolah Gratis. Sopir angkot mengaku penghasilannya merosot drastis.
|
| Kenaikan gaji PNS DKI harus diimbangi dengan kinerja | Pemprov DKI Jakarta rencananya akan menaikkan gaji PNS di Ibukota pada 2015, oleh karena itu diharapkan PNS bisa memaksimalkan kinerjanya. Golongan terendah di DKI akan menerima gaji Rp 12 juta perbulan. Upaya tersebut dilakukan untuk memangkas tindak korupsi di kalangan PNS.
|
| Ahok akan hapus 1.162 jabatan di DKI | Perombakan struktur organisasi lewat proses seleksi dan promosi terbuka yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera dilakukan pada akhir Desember 2014 mendatang. Alhasil dari jabatan yang ada sebanyak 1.162 formasi jabatan akan dihilangkan.
|
| ATM BCA alami gangguan, saldo nasabah ludes | Bank Central Asia (BCA) kali ini tersandung masalah gangguan jaringan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Akibatnya, saldo salah seorang nasabah BCA mendadak ludes tak tersisa.
|
| Menteri Susi cabut pungutan ke nelayan | Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lewat surat edarannya meminta seluruh pemerintah daerah menghapus pungutan kepada nelayan kecil atau yang berbobot mati di bawah 10 ton.
|
| Mantan panglima TNI: pergantian kurikulum selalu jadi keluhan masyarakat Jokowi | Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan resmi menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali pada Kurikulum 2006. Keputusan Menteri Anies itu mendapat sorotan luas dari masyarakat, ada yang setuju dan tidak sedikit pula yang menolak.
|
| Jokowi tolak 64 grasi, eks Hakim Agung: banyak yang bisnis narkoba di bui | Mantan hakim agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak grasi 64 terpidana mati gembong narkoba.
|
| Golkar pecah, Priyo: kalau diam disalahkan sejarah | Calon Ketua Umum Priyo Budi Santoso menyatakan, Partai Golkar tak boleh diam dan harus melawan seluruh hasil Musyawarah Nasional di Bali. Jika terpilih, ia memastikan membangun dan pembersihan Golkar dari oknum yang berlawanan dengan semangat partai.
|
| Ini pembagian peran 3 pelaku perampokan di taksi | Polda Metro Jaya telah menangkap tiga orang pelaku perampokan di dalam taksi di Jakarta. Mereka yaitu Edward Syah Jaya (31), Sutrisno (41), dan Agus Supriyanto (22).
|
| Rp600 M anggaran UMKM DKI tak bisa digunakan | Anggaran sebesar Rp600 miliar yang diperuntukkan sebagai modal bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemprov DKI tidak bisa digunakan.Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, alasannya karena banyak data peminjam yang tidak jelas dan sebagian besar diantara mereka tidak patuh dalam pengembalian ...
|
| Fasilitas tarik tunai kartu Jakarta pintar akan dihapus | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong masyarakat melakukan transaksi secara non tunai. Rencananya untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) pun akan dihapuskan fasilitas untuk tarik tunai.
|
| Pilkada langsung atau tidak KPU sudah siap | Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan diri untuk menggelar Pilkada langsung
|
| Pengamat: mafia juga bermain di sektor pangan | Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan praktek mafia tidak hanya ada di sektor minyak dan gas. Tapi juga sektor pangan, tampak dari harga sejumlah komoditas yang kerap melambung.
|
| KPU: tidak ada Pemda dan DPRD yang menolak perppu pilkada langsung | Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak ada pemerintah daerah dan DPRD yang menolak peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala gubernur, bupati dan walikota. Menurut dia, seluruh Pemda dan DPRD siap untuk melaksanakan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
|
| Ahok mengaku sebenarnya kurang waras | Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Ibu Kota harus dipimpin oleh orang yang kondisi kejiwaannya tak normal. Penyebabnya, masalah perkotaan di Jakarta yang terlalu kompleks bisa membuat seseorang mengalami stres berkepanjangan.
|
| Menteri Susi geram tak bisa pecat bawahannya | Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram dengan aturan yang menyatakan seorang menteri tak bisa memecat pejabat berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Khususnya mereka yang kinerjanya buruk atau tidak mampu bekerja dengan baik.
|
| Hukuman mati ditentang, Jaksa Agung: tidak ada pilihan lain, harus dilaksanakan! | Eksekusi lima narapidana sebelum tahun 2015 mendapat pertentangan dari organisasi HAM. Namun Jaksa Agung RI, HM Prasetyo hingga saat rencana hukuman tetap akan dilaksanakan meski ada yang menentang.
|
| Tahun 2015, Pemkot Tangerang anggarkan Rp25 M untuk atasi banjir | Walikota Tangerang Arief R Wismansyah telah menyiapkan anggaran Rp25 miliar untuk antisipasi agar banjir tidak lagi menggenangi wilayahnya.
|
| Djarot akan fleksibel kerjasama dengan Ahok | Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan dirinya akan menerapkan cara kerja yang fleksibel ketika nanti sudah dilantik mendampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
|
| Jokowi bisa usut kasus pajak petinggi KMP | Kubu Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan tinggal diam bila Koalisi Merah Putih (KMP) tetap ngotot menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada Langsung. Berbagai cara akan dilakukan, termasuk mungkin saja dengan mengusut kasus pajak pimpinan KMP.
|