Please take a moment to complete this survey below

Library's collection Library's IT development Cancel

Penerapan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah (studi kasus pada PT X di Surabaya)

PPh Pasal 21 DTP merupakan fasilitas pengurangan PPh pasal 21 yang
diberikan oleh Pemerintah kepada para pekerja. Tahun 2003, Pemerintah
mengeluarkan dua perarturan mengenai PPh pasal 21 DTP yaitu PP No. 5/2003
dan PP No. 47/2003. Kedua peraturan ini mengatur tentang hal yang sama. Pada
awalnya Wajib Pajak menghitung PPh pasal 21 DTP untuk bulan Januari-Oktober
2003 dengan mengunakan ketentuan PP No. 5/2003. Namun setelah PP
No.47/2003 dikeluarkan pada bulan September 2003, Wajib Pajak harus
menghitung PPh pasal 21 DTP untuk bulan Januari-Juni berdasarkan PP No.
5/2003 dan PPh pasal 21 DTP untuk bulan Juli-Desember berdasarkan PP No.
47/2003. Penelitian ini menggunakan data kuantitantif. PT.X merupakan
perusahaan garmen dan belum menerapkan PPh pasal 21 DTP secara tepat
didalam memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh para pekerja.

Creator(s)
  • (32401086) DIANA NATALI
Contributor(s)
  • Yenni Mangonting → Advisor 1
  • Yulius Jogi Christiawan → Examination Committee 1
Publisher
Universitas Kristen Petra; 2005
Language
Indonesian
Category
s1 – Undergraduate Thesis
Sub Category
Skripsi/Undergraduate Thesis
Source
Skripsi No. 02010455/AKT/2005; Diana Natali (32401086)
Subject(s)
  • TAX ACCOUNTING
File(s)

Similar Collection

by creator, contributor, or subject
Perlakuan akuntansi dan pajak pada SPBU 'X'
Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance dengan siklus hidup perusahaan sebagai variabel moderasi
Pengaruh sistem demokrasi, religiusitas, persepsi wajib pajak lain, kepuasan wajib pajak dan kepercayaan pada institusi pemerintah terhadap tax morale wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada profesi konsultan pajak)
Kendala dan upaya pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari 2009-2010
Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap penyerahan barang kena pajak dalam rangka menghitung pajak pertambahan nilai terutang berdasarkan undang-undang no 18 thn 2000 pada PT. "X" di Sby
Pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), pergantian auditor dan audit tenure terhadap kualitas audit dengan pemahaman bisnis sebagai variabel moderasi
Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat
Ekualisasi SPT PPH Badan dan SPT PPN PT X dalam tahun pajak 2009