Please take a moment to complete this survey below
Library's collection Library's IT development CancelKondisi perekonomian Indonesia saat ini membawa dampak yang
cukup besar terhadap kelangsungan usaha perusahaan-perusahan kecii maupun
yang baru tumbuh.Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan
merger atau konsolidasi, yang menimbulkan terjadinya suatu hubungan istimewa.
Pengertian hubungan istimewa dapat ditinjau dari dua sisi yaitu menurut Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan.Menurut Standar
Akuntnsi Keuangan hubungan istimewa terjadi jika suatu pihak mempunyai
kemampuan untuk mengendalikan keputusan keuangan dan operasional pihak
yang Jain. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan hubungan istimewa
terjadi karena adanya keterkaitan, ketergantungan suatu pihak dengan pihak yang
lain, faktor kepemilikan, penguasaan melalui manajemen dan adanya hubungan
darah atau karena perkawinan. Penulis ingin membandingkan perhitungan pajak
penghasilan dengan adanya hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak
Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dengan perhitungan pajak penghasilan yang
dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas
menurut Standar Akuntansi Keuangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan
studi kasus pada PT. Jawa Pos sebagai perusahaan induk dan PT. Temprina Media
Grafika, PT, Adiprima Suraprinta, PT. Graha Pena sebagai perusahan anak. Jenis
data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang berupa dokumen dan angka-angka
laporan keuangan yang berasal dari perusahaan induk maupun perusahaan
anak, sumber data berasal dari data internal yaitu dari intern perusahaan dan data
eksternal, yang dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.
Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari
perusahan induk maupun anak, kemudian dihitung pajak penghasilan terutang
untuk masing-masing perusahaan dan menggabungkan data-data laporan
keuangan dari masing-masing perusahan menjadi laporan keuangan konsolidasi,
kemudian dilakukan perhitungan pajak penghasilan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya perbedaan
pengenaan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak dan laporan
keuangan konsolidasi. Dengan menggunakan Undang-Undang Pajak sebagai
dasar pengenaan akan di dapatkan pajak penghasilan yang lebih kecil
dibandingkan dengan menggunakan laba menurut laporan keuangan konsolidasi
sebagai dasar pengenaan.Meskipun demikian dalam aturan perpajakan tidak
dikenal laporan konsolidasi.